LPMK

LPMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan , sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan . 

Dasar pembentukan / Hukum LPMK adalah Berdasarkan Permendagri No 5 tahun 2007 . Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .

Tugas LPMK adalah : 

• Memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan. 
• Menyusun garis besar kebijakan-kebijakan program pembangunan 
• Memberikan usul dan saran kepada lurah dalam kegiatan pemberdayaan dan kemasyarakatan. 
• Mengupayakan peningkatan kerjasama dengan lembaga lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi LPMK adalah :

Berdasarkan Perda Kota Surakarta. No 7 tahun 2002

• Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat kelurahan. 
• Pengkoordinasian perencanaan pembangunan. 
• Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan. 
• Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu. 
• Penggalian dan pemanfaatan sumberdaya kelembagaan untuk pembangunan di kelurahan.

Berdasar Permendagri No 5 Tahun 2007

• penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
• penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada
  masyarakat;
• penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan
  hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
• penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat ; dan
• penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya
  alam serta keserasian lingkungan hidup.

Kewenangan LPMK  

• Menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 
• Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja pengurus

Sifat dan Tata kelembagaan  

Dalam kepengurusan LPMK pada tingkat Kalurahan adalah : Kemitraan, Konsultatif, koordinatif . Dan Struktur organisasinya  Diatur dalam  Perda , dengan struktur sebagai berikut :

1. Ketua , 
2. wakil ketua 1, 
3. wakil ketua 2, 
4. Sekretaris 1 – 2, 
5. Bendahara 1- 2. 
6. Seksi-seksi  : Agama, PKK , Pendidikan Pemuda Olahraga, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Perekonomian dan Koperasi , Kesenian dan Budaya , Keamanan, Kesejahteraan , Kesehatan , serta Informasi dan Komunikasi .

Syarat-syarat kepengurusan 

Telah diatur pula dalam Perda , dengan ketentuan sebagai berikut :

• Tokoh masyarakat yang merupakan perwakilan dari hasil pemilihat masyarakat setempat, dan selanjutnya diusulkan ditingkat kelurahan melalui RW.
• Berusia sekurang-kurangnya 21 tahun atau sudah kawin. 
• Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP. 
• Mempunyai keperdulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
• Sanggup menyediakan waktu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus LPMK.

Pemilihan bakal calon anggota LPMK dilaksanakan melalui musyawarah RT dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 KK yang terdaftar .

1. Sebagai warga RT yang bersangkutan untuk memilih sebanyak-banyaknya 2 (dua) bakal calon anggota LPMK. 
2. Hasil Musyawarah RT, selanjutnya diajukan ketua RT kepada RW. 
3. Pemilihan calon anggota LPMK ditingkat RW dilakukan oleh ketua RW untuk menetapkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota LPMK mewakili RW tersebut, dengan ketentuan : 

• Melakukan musyarawah untuk mufakat dengan para calon  terpilih dari RT.
• Dalam hal musyawarah tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara untuk mencari suara terbanyak.
• Apabila pemungutan suara menghasilkan suara yang sama, maka dilakukan pemungutan ulang.
• Apabila pemungutan ulang tetap menghasilkan angka sama, maka ketua RW diberikan kewenangan untuk menunjuk langsung calon anggota LPMK.

Kepengurusan di tetapkan dengan keputusan Bupati / Walikota , Dilantik oleh Walikota atau yang ditunjuk , masa bakti kepengurusan adalah selama 4 tahun, maksimal 2 periode , dan pertanggung jawaban , dilakukan kepada masyarakat melalui Rapat Paripurna .

Pemberhentian anggota LPMK , dapat terjadi karena :

• Meninggal Dunia 
• Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri. 
• Tidak bertempat tinggal di wilayah kelurahan di mana dia dipilih 
• Melanggar sumpah/janji dan melakukan perbuatan tercela.

Penyelenggaraan Rapat-rapat :

• Rapat Paripurna = rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus LPMK,
  ketua RW dan Ketua RT sebagai wakil masyarakat. 
• Rapat Pleno = rapat seluruh penguru LPMK, forum pengambilan
  keputusan tertinggi.
• Rapat Kerja = rapat pengurus LPMK dan seksi-seksi . 
• Rapat LPMK dilaksanakan minimal 3 bulan sekali.

  
Sumber Dana operasional LPMK : 

• Bantuan Pemerintah Kelurahan 
• Bantuan Pemerintah Kota 
• Bantuan Pemerintah Propinsi 
• Bantuan Pemerintah 
• Bantuan lainnya yang sah.

Monitoring pelaksanaan 

Dilakukan oleh Pemkot , dengan proses pembinaan , antara lain  :

• a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
• b. memberikan pedornan penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
• c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
• d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
• e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan; dan
• f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; 
• g. memberikan penghargaan alas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan

Program / kegiatan dan perencanaan kerja :

Berdasar PJM Kel/des hasil Musrenbang yang disusun sesuai mekanisme perencanaan pembangunan daerah (perda) dan disusun secara partisipati . Dengan peran serta dalam Musrenbang sebagai :

• Fasilitasi Pembentukan panitia Musrenbangkel, 
• Panitia Pengarah Musrenbangkel 
• Peserta. 
• Tim Penyempurna rumusan kegiatan
• Tim monev kegiatan pembangunan kelurahan.